BULETIN
ARTIKEL

Tuesday, 23 June, 2015
JADIKAN BULAN SUCI RAMADHAN SEBAGAI TARBIYAH UNTUK MEMBENTUK KARAKTER PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA

Monday, 8 December, 2014
MAKNA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI MASYARAKAT

Monday, 7 July, 2014
UPAYA DINI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN CONTROL SIFAT SESUNGGUHNYA MANUSIA

Monday, 9 March, 2015
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DIKLAT DENGAN PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN

Tuesday, 4 November, 2014
MEMOTIVASI KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DENGAN PESERTA DIKLAT

Tuesday, 14 October, 2014
MEMBANGUN IKLIM BELAJAR YANG KONDUSIF

Wednesday, 10 September, 2014
Meningkatkan Kualitas Pegawai Melalui Pelaksanaan Diklat

Friday, 1 August, 2014
KOMPETENSI WIDYAISWARA YANG EFEKTIF DALAM MELATIH PESERTA

Tuesday, 6 January, 2015
PELANGGARAN DAN KEJAHATAN

Wednesday, 7 January, 2015
POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN

Tuesday, 6 January, 2015
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBABSIS KINERJA

Tuesday, 2 December, 2014
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Friday, 5 December, 2014
PERANAN MOTIVASI DALAM BEKERJA

Monday, 1 December, 2014
PERUBAHAN POLA PIKIR DENGAN NLP

Monday, 1 December, 2014
Implementasi Tahap Taking Ownership (Breakthrough I) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV

Wednesday, 1 October, 2014
SERI PELAYANAN PUBLIK MENGENAL PELANGGAN

Wednesday, 1 October, 2014
MENCIPTAKAN AGEN PERUBAHAN

Wednesday, 1 October, 2014
BIROKRASI DALAM PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK

Thursday, 4 December, 2014
TRAINING NEED ASSESSMENT (TNA)

Wednesday, 1 October, 2014
MENGATASI HAMBATAN DALAM PERENCANAAN STRATEGIS KEDIKLATAN

Monday, 1 September, 2014
SIAPKAH PERAN TENAGA FARMASI DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS?

Tuesday, 1 July, 2014
KORUPTOR TELAH TERUNGKAP SATU PERSATU

Monday, 6 December, 2010
Berani Bermimpi Besar Sofian

Thursday, 2 December, 2010
Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Efektif

Thursday, 2 December, 2010
Profesionalisme dalam penelitian

PENGUNJUNG
Visitor Statistics
» 1 Online
» 20 Today
» 97 Week
» 466 Month
» 670 Year
» 670 Entirely
Record: 73 (17.03.2017)
SARAN


Isi Saran

WEB LINK

DIKLAT BENDAHARA

Pontianak, Senin (3/10) bertempat di aula I Badan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Diklat, Bapak Drs. Junaidi, MM membuka Diklat Bendahara yang dilaksanakan dari tanggal 3 s.d. 8 Oktober 2016. Dalam sambutannya, Kaban Diklat menyampaikan bahwa   sejak terjadinya reformasi di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntasi Pemerintahan, telah terjadi perubahan paradigma di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, antara lain mencakup masalah penatausahaan keuangan yang harus dilaksanakan secara relevan, handal dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan agar keuangan daerah yang dibebankan berdasarkan APBD merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar.

Lebih lanjut beliau mengatakan untuk menwujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat  yang baik dan benar maka perlu peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan khususnya keuangan daerah yaitu setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran diharapkan dapat menciptakan pengendalian manajemen yang semakin efektif dan efisien demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (Clean Goverment and Good Governance). Pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yaitu dengan mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang disusun secara akurat.

Selain peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, Bapak Junaidi juga memberikan arahan bahwa Pelaporan keuangan SKPD merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sangat mempengaruhi pemberian opini BPK. Pintu masuk pemeriksaan keuangan adalah bendahara. Data-data dan catatan-catatan keuangan bersumber pada bendahara. Kendati secara keseluruhan proses pemeriksaaan keuangan melibatkan banyak pihak, namun bendahara yang baik harus dapat memahami bagaimana proses pengelolaan keuangan terutama yang menyangkut wewenang dan tanggungjawab sebagai bendahara.  Oleh karena itu lanjutnya Pemerintah Daerah perlu memiliki kecakapan dalam pengelolaan keuangan, baik dari sudut menata usaha penerimaannya maupun mampu mengelola pengeluarannya. Pekerjaan ini yang secara teknis harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang khusus ditunjuk oleh Pimpinan untuk membantu tugasnya di suatu unit kerja sebagai Bendaharawan. yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mewujudkan dan membina Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sebagaimana yang saya gambarkan tersebut,  maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan Diklat Bendahara khususnya Bendahara Pengeluaran APBD, ujar Junaidi.

Diklat bendahara ini diikuti oleh 29 PNS  yang keseluruhan berasal dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dimana materi diklat yang diperoleh antara lain Dinamika Kelompok, Pengantar Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengujian dan Pembayaran Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan, Perpajakan Bendahara, Pembukuan dan Penatausahaan Bukti Pembayaran, Simulasi Aplikasi Bendahara Pengeluaran, Ceramah Current Issue, Ceramah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan diakhiri dengan Ujian.

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan diklat bendahara ini, maka Badan Diklat Provinsi Kalimatan Barat  bekerjasama dengan Pusat Diklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik dalam hal kurikulum maupun tenaga pengajar, dimana para tenaga pengajar / narasumber terdiri dari Tim Pengajar dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Narasumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Narasumber dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Konsultan SIMAKDA SKPD Provinsi Kalimantan Barat serta Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat. (EW/2016)

Rotate Images
Gallery Kegiatan Badan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat