BULETIN
ARTIKEL

Tuesday, 23 June, 2015
JADIKAN BULAN SUCI RAMADHAN SEBAGAI TARBIYAH UNTUK MEMBENTUK KARAKTER PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA

Monday, 8 December, 2014
MAKNA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI MASYARAKAT

Monday, 7 July, 2014
UPAYA DINI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN CONTROL SIFAT SESUNGGUHNYA MANUSIA

Monday, 9 March, 2015
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DIKLAT DENGAN PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN

Tuesday, 4 November, 2014
MEMOTIVASI KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DENGAN PESERTA DIKLAT

Tuesday, 14 October, 2014
MEMBANGUN IKLIM BELAJAR YANG KONDUSIF

Wednesday, 10 September, 2014
Meningkatkan Kualitas Pegawai Melalui Pelaksanaan Diklat

Friday, 1 August, 2014
KOMPETENSI WIDYAISWARA YANG EFEKTIF DALAM MELATIH PESERTA

Tuesday, 6 January, 2015
PELANGGARAN DAN KEJAHATAN

Wednesday, 7 January, 2015
POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN

Tuesday, 6 January, 2015
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBABSIS KINERJA

Tuesday, 2 December, 2014
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Friday, 5 December, 2014
PERANAN MOTIVASI DALAM BEKERJA

Monday, 1 December, 2014
PERUBAHAN POLA PIKIR DENGAN NLP

Monday, 1 December, 2014
Implementasi Tahap Taking Ownership (Breakthrough I) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV

Wednesday, 1 October, 2014
SERI PELAYANAN PUBLIK MENGENAL PELANGGAN

Wednesday, 1 October, 2014
MENCIPTAKAN AGEN PERUBAHAN

Wednesday, 1 October, 2014
BIROKRASI DALAM PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK

Thursday, 4 December, 2014
TRAINING NEED ASSESSMENT (TNA)

Wednesday, 1 October, 2014
MENGATASI HAMBATAN DALAM PERENCANAAN STRATEGIS KEDIKLATAN

Monday, 1 September, 2014
SIAPKAH PERAN TENAGA FARMASI DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS?

Tuesday, 1 July, 2014
KORUPTOR TELAH TERUNGKAP SATU PERSATU

Monday, 6 December, 2010
Berani Bermimpi Besar Sofian

Thursday, 2 December, 2010
Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Efektif

Thursday, 2 December, 2010
Profesionalisme dalam penelitian

PENGUNJUNG
Visitor Statistics
» 1 Online
» 20 Today
» 46 Week
» 418 Month
» 5111 Year
» 5111 Entirely
Record: 84 (04.07.2017)
SARAN


Isi Saran

WEB LINK

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER ANGKATAN I

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 3 s.d. 7 April 2017 menggelar Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Angkatan I dan telah dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Anggraito, MM bertempat di Aula Bhinneka Tunggal Ika Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat pada hari senin tanggal 3 April 2017 dengan para peserta berjumlah 30 (tiga puluh) orang berasal dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di daerah, masih terdapat ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah. Kondisi ini harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan telah dilakukan sejak lama. Dengan terbitnya INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender atau PUG dalam pembangunan nasional, menjadi bukti bahwa Pemerintah telah bersungguh-sungguh mengambil kebijakan atau strategi untuk mengintegrasikan kepentingan aspirasi laki-laki dan perempuan dalam siklus tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring serta evalusi.

Meskipun Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 telah lama diberlakukan dan berbagai payung hukum telah diterbitkan dalam rangka mendorong keberhasilan PUG baik di tingkat pusat maupun daerah, namun dalam hal pelaksanaan maupun hasilnya belumlah maksimal, masih ada kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan.

Dalam tataran adminsitratif Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penggaran yang responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender atau PPRG, merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama ini masih ada, untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sejalan dengan sistem yang sudah ada, dan tidak membutuhkan penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki.

PPRG  adalah perencanaan yang mengakomodir kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat  yang sama dalam pembangunan. PPRG adalah pengalokasian anggaran berbasis kinerja pada kegiatan atau proyek tertentu yang indikator input, output dan outcomenya menjamin terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan keadilan gender. PPRG, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. PPRG merupakan instrument untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang selama ini masih ada, akibat dari konstruksi sosial dan budaya dengan tujuan mewujudkan anggaran yang berkeadilan. Dengan PPRG,  program dan kegiatan akan lebih efektif dan berkeadilan.

Aparatur pemerintah sebagai unsur penting dalam merancang dan merekomendasikan suatu kebijakan harus mengetahui dan memahami tentang proses Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), bagaimana kita ketahui bersama masih banyak terdapat berbagai permasalahan pemberdayaan perempuan yang dapat berupa berbagai bentuk yakni adanya diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki, kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak maupun kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan perempuan dan laki-laki. Upaya untuk menurunkan ketimpangan tersebut dari sisi  perencanaan anggaran dilakukan melalui anggaran yang responsif gender.

Anggaran Responsif Gender bertujuan melahirkan kebijakan anggaran lebih berpihak kepada masyarakat terutama yang lemah, terpinggirkan dan tidak diperhatikan pada akhirnya dapat memberikan solusi bagaimana anggaran bisa dinikmati oleh masyarakat secara adil. Keberhasilan advokasi anggaran responsif gender menggunakan indikator berupa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi lebih bepihak kepada kepentingan masyarakat dan mengakomodasikan kebutuhan yang berbeda antara berbagai kelompok masyarakat yang tercermin pada program dan besaran anggaran.

Oleh karena itu, sebagai salah satu implementasi untuk mendukung meningkatnya kesetaraan gender, Diklat ini sangat bermanfaat bagi para Apartur Pemerintah Provinsi yang bertugas di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, sehingga setelah mengikuti Diklat ini, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan penganggaran responsif gender yang tersusun secara optimal, sistematis efektif dan efisien, sehingga tujuan akhir dari pembangunan yang kita laksanakan ini yaitu Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera dapat dicapai dengan maksimal.

Rotate Images
Gallery Kegiatan Badan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat