BULETIN
ARTIKEL

Tuesday, 23 June, 2015
JADIKAN BULAN SUCI RAMADHAN SEBAGAI TARBIYAH UNTUK MEMBENTUK KARAKTER PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA

Monday, 8 December, 2014
MAKNA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI MASYARAKAT

Monday, 7 July, 2014
UPAYA DINI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN CONTROL SIFAT SESUNGGUHNYA MANUSIA

Monday, 9 March, 2015
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DIKLAT DENGAN PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN

Tuesday, 4 November, 2014
MEMOTIVASI KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DENGAN PESERTA DIKLAT

Tuesday, 14 October, 2014
MEMBANGUN IKLIM BELAJAR YANG KONDUSIF

Wednesday, 10 September, 2014
Meningkatkan Kualitas Pegawai Melalui Pelaksanaan Diklat

Friday, 1 August, 2014
KOMPETENSI WIDYAISWARA YANG EFEKTIF DALAM MELATIH PESERTA

Tuesday, 6 January, 2015
PELANGGARAN DAN KEJAHATAN

Wednesday, 7 January, 2015
POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN

Tuesday, 6 January, 2015
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBABSIS KINERJA

Tuesday, 2 December, 2014
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Friday, 5 December, 2014
PERANAN MOTIVASI DALAM BEKERJA

Monday, 1 December, 2014
PERUBAHAN POLA PIKIR DENGAN NLP

Monday, 1 December, 2014
Implementasi Tahap Taking Ownership (Breakthrough I) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV

Wednesday, 1 October, 2014
SERI PELAYANAN PUBLIK MENGENAL PELANGGAN

Wednesday, 1 October, 2014
MENCIPTAKAN AGEN PERUBAHAN

Wednesday, 1 October, 2014
BIROKRASI DALAM PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK

Thursday, 4 December, 2014
TRAINING NEED ASSESSMENT (TNA)

Wednesday, 1 October, 2014
MENGATASI HAMBATAN DALAM PERENCANAAN STRATEGIS KEDIKLATAN

Monday, 1 September, 2014
SIAPKAH PERAN TENAGA FARMASI DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS?

Tuesday, 1 July, 2014
KORUPTOR TELAH TERUNGKAP SATU PERSATU

Monday, 6 December, 2010
Berani Bermimpi Besar Sofian

Thursday, 2 December, 2010
Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Efektif

Thursday, 2 December, 2010
Profesionalisme dalam penelitian

PENGUNJUNG
Visitor Statistics
» 1 Online
» 21 Today
» 42 Week
» 356 Month
» 6804 Year
» 6804 Entirely
Record: 84 (04.07.2017)
SARAN


Isi Saran

WEB LINK

DIKLAT KEPAMONGPRAJAAN BAGI CAMAT DAN DIKLAT PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER ANGKATAN II

Gubernur Kalimantan Barat pada hari Senin tanggal 17 April 2017, telah membuka Diklat Kepamongprajaan bagi Camat dan Diklat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Angkatan II di Hotel Mercure Pontianak yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat dan berlangsung selama 5 (lima) hari sejak tanggal 17 s.d. 21 April 2017.

Para peserta secara keseluruhan berjumlah 59 (lima puluh Sembilan) orang dengan pembagian pada Diklat Kepamongprajaan bagi Camat berjumlah 29 (dua puluh Sembilan) orang yang merupakan Camat  dalam wilayah Kalimantan Barat yang memiliki latar belakang pendidikan non pemerintahan dan Diklat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Angkatan II berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang merupakan pejabat administrator, pengawas dan pelaksana potensial yang membidangi pemberdayaan perempuan, pengelolaan keuangan dan perencanaan daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kalimantan Barat.

Peran aktif Camat sebagai pemimpin dan koordinator kepemerintahan serta mediator masyarakat guna mendukung optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah

Kebijakan otonomi daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi

Diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi terjadinya perubahan bahkan penguatan dari peran pemerintahan kecamatan. Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah dari Bupati / Walikota dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Dengan demikian peran camat selaku pimpinan  tertinggi di organisasi kecamatan menjadi sangat strategis.  Camat merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, dan dalam pelaksanaan tugasnya, Camat tidak hanya berhak memperoleh pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk urusan pelayanan publik tetapi juga melaksanakan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum di tingkat wilayah. Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota.

Sebagai perangkat daerah kemampuan kapasitas Camat di dalam membina dan memberikan pelayanan kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan, hal ini berhubungan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, Camat harus memiliki keterampilan di dalam mengelola dan mengatur masyarakatnya.

Penyelenggaraan Diklat Kepamongprajaan bagi para Camat ini adalah salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur, agar memiliki integritas, kompetensi serta kemampuan manajerial guna menjawab tantangan tugas yang semakin hari terasa semakin berat. Karenanya, Diklat ini memiliki peran yang strategis dalam upaya meningkatkan kompetensi kepemimpinan wilayah serta merupakan media jejaring dalam kerangka peningkatan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi serta menyamakan gerak langkah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di daerah, khususnya masyarakat di kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Barat, sesuai amanah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Visi serta Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementrian Dalam Negeri masih ditemukan sekitar 58% para Camat di Indonesia belum memahami pengetahuan teknis pemerintahan. Pengetahuan teknis pemerintahan tidak bisa dibuktikan dengan ijazah diploma atau sarjana ilmu pemerintahan. Bahkan dengan sertifikasi kepamongprajaan sekalipun. Oleh karena itu untuk meningkatkan kompetensi tersebut maka para Camat yang merupakan poros pemerintahan dalam negeri diwajibkan untuk mengikuti Diklat Kepamongprajaan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah, dengan demikian setelah mengikuti Diklat ini diharapkan pengetahuan pemerintahan para camat semakin mumpuni dan seluruh perangkat pemerintahan di kecamatan diharapkan dapat memahami tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, taat kepada hukum, dan disiplin, sehingga tercipta profesionalisme birokrasi, peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Selain itu, diharapkan pula bahwa Camat sebagai perangkat daerah, dapat terus membantu dan menyukseskan semua program pemerintah Kabupaten/Kotanya masing-masing, maupun program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, karena aplikasi peran dan fungsi serta dukungan Camat dalam pelaksanaan program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mewarnai kualitas hasil,  baik output maupun outcame yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Meskipun harus diakui dibeberapa kecamatan dukungan sarana dan prasarana masih sangat terbatas, tapi hendaknya hal ini jangan dijadikan alasan untuk tidak berbuat sama sekali. Karena problem dan permasalahan dalam pemenuhan tuntutan dan kebutuhan masyarakat semakin berkembang.

Pacu Driver pengarustamaan gender Kabupaten/Kota meresponsif dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran

Sebagai salah satu implementasi untuk mendukung meningkatnya kesetaraan gender, penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Angkatan II sangat bermanfaat bagi para Apartur Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertugas di bidang pemberdayaan perempuan, pengelolaan keuangan dan perencanaan daerah sebagai driver pengarustamaan gender di daerah sehingga diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan penganggaran responsif gender yang tersusun secara optimal, sistematis efektif dan efisien, sehingga tujuan akhir dari pembangunan yang kita laksanakan ini dapat dicapai dengan maksimal.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di daerah, masih terdapat ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah. Kondisi ini harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan telah dilakukan sejak lama. Dengan terbitnya INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender atau PUG dalam pembangunan nasional, menjadi bukti bahwa Pemerintah telah bersungguh-sungguh mengambil kebijakan atau strategi untuk mengintegrasikan kepentingan aspirasi laki-laki dan perempuan dalam siklus tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring serta evalusi.

Meskipun Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 telah lama diberlakukan dan berbagai payung hukum telah diterbitkan dalam rangka mendorong keberhasilan PUG baik di tingkat pusat maupun daerah, namun dalam hal pelaksanaan maupun hasilnya belumlah maksimal, masih ada kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan.

Dalam tataran adminsitratif Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penggaran yang responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender atau PPRG, merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama ini masih ada, untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sejalan dengan sistem yang sudah ada, dan tidak membutuhkan penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki.

PPRG  adalah perencanaan yang mengakomodir kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat  yang sama dalam pembangunan. PPRG adalah pengalokasian anggaran berbasis kinerja pada kegiatan atau proyek tertentu yang indikator input, output dan outcomenya menjamin terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan keadilan gender. PPRG, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. PPRG merupakan instrument untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang selama ini masih ada, akibat dari konstruksi sosial dan budaya dengan tujuan mewujudkan anggaran yang berkeadilan. Dengan PPRG,  program dan kegiatan akan lebih efektif dan berkeadilan.

Aparatur pemerintah sebagai unsur penting dalam merancang dan merekomendasikan suatu kebijakan harus mengetahui dan memahami tentang proses Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), bagaimana kita ketahui bersama masih banyak terdapat berbagai permasalahan pemberdayaan perempuan yang dapat berupa berbagai bentuk yakni adanya diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki, kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak maupun kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan perempuan dan laki-laki. Upaya untuk menurunkan ketimpangan tersebut dari sisi  perencanaan anggaran dilakukan melalui anggaran yang responsif gender.

Anggaran Responsif Gender bertujuan melahirkan kebijakan anggaran lebih berpihak kepada masyarakat terutama yang lemah, terpinggirkan dan tidak diperhatikan pada akhirnya dapat memberikan solusi bagaimana anggaran bisa dinikmati oleh masyarakat secara adil. Keberhasilan advokasi anggaran responsif gender menggunakan indikator berupa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi lebih bepihak kepada kepentingan masyarakat dan mengakomodasikan kebutuhan yang berbeda antara berbagai kelompok masyarakat yang tercermin pada program dan besaran anggaran.

Rotate Images
Gallery Kegiatan Badan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat