BULETIN
ARTIKEL

Tuesday, 23 June, 2015
JADIKAN BULAN SUCI RAMADHAN SEBAGAI TARBIYAH UNTUK MEMBENTUK KARAKTER PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA

Monday, 8 December, 2014
MAKNA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI MASYARAKAT

Monday, 7 July, 2014
UPAYA DINI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN CONTROL SIFAT SESUNGGUHNYA MANUSIA

Monday, 9 March, 2015
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DIKLAT DENGAN PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN

Tuesday, 4 November, 2014
MEMOTIVASI KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DENGAN PESERTA DIKLAT

Tuesday, 14 October, 2014
MEMBANGUN IKLIM BELAJAR YANG KONDUSIF

Wednesday, 10 September, 2014
Meningkatkan Kualitas Pegawai Melalui Pelaksanaan Diklat

Friday, 1 August, 2014
KOMPETENSI WIDYAISWARA YANG EFEKTIF DALAM MELATIH PESERTA

Tuesday, 6 January, 2015
PELANGGARAN DAN KEJAHATAN

Wednesday, 7 January, 2015
POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN

Tuesday, 6 January, 2015
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBABSIS KINERJA

Tuesday, 2 December, 2014
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Friday, 5 December, 2014
PERANAN MOTIVASI DALAM BEKERJA

Monday, 1 December, 2014
PERUBAHAN POLA PIKIR DENGAN NLP

Monday, 1 December, 2014
Implementasi Tahap Taking Ownership (Breakthrough I) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV

Wednesday, 1 October, 2014
SERI PELAYANAN PUBLIK MENGENAL PELANGGAN

Wednesday, 1 October, 2014
MENCIPTAKAN AGEN PERUBAHAN

Wednesday, 1 October, 2014
BIROKRASI DALAM PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK

Thursday, 4 December, 2014
TRAINING NEED ASSESSMENT (TNA)

Wednesday, 1 October, 2014
MENGATASI HAMBATAN DALAM PERENCANAAN STRATEGIS KEDIKLATAN

Monday, 1 September, 2014
SIAPKAH PERAN TENAGA FARMASI DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS?

Tuesday, 1 July, 2014
KORUPTOR TELAH TERUNGKAP SATU PERSATU

Monday, 6 December, 2010
Berani Bermimpi Besar Sofian

Thursday, 2 December, 2010
Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Efektif

Thursday, 2 December, 2010
Profesionalisme dalam penelitian

PENGUNJUNG
Visitor Statistics
» 1 Online
» 12 Today
» 46 Week
» 500 Month
» 5746 Year
» 5746 Entirely
Record: 84 (04.07.2017)
SARAN


Isi Saran

WEB LINK

PEMBUKAAN DIKLAT PEMBENTUKAN BAGI PENGAWAS PEMERINTAHAN/P2UPD (INPASSING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017

Pontianak, Selasa, 4 Juli 2017, kegiatan Diklat Pembentukan Bagi Pengawas Pemerintahan/P2UPD (Inpassing) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017 dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Anggraito, MM.

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh PNS.

Dalam sambutannya, Kepala Badan menyampaikan bahwa dilaksanakannya Diklat Pembentukan Bagi Pengawas Pemerintahan (Inpassing) Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini, merupakan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/712/SJ Tanggal 01 Februari 2017 Perihal Persiapan Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional P2UPD dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu efek dari diberlakukannya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah terjadinya penyerasian serta rasionalisasi jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah maupun diluar lingkungan Inspektorat Daerah. Hal inilah yang juga membuat Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan  Urusan Pemerintahan di Daerah atau P2UPD kemudian melakukan terobosan dengan melakukan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional P2UPD melalui Program Penyesuaian/Inpasssing yang akan mulai berlaku pada bulan April 2017 hingga Desember 2018. Oleh karena itu terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI patut di dukung, dan salah satu bentuk dukungan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah dengan mengadakan Diklat yang dimulai sejak hari Senin tanggal 3 Juli 2017.

Kepala Badan menambahkan bahwa pekerjaan sebagai P2UPD tentulah tidak ringan. Diperlukan tidak hanya pengetahuan tetapi juga keterampilan dan sikap mental yang tinggi agar P2UPD dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal. Oleh karena itu, diharapkan dengan dilaksanakannya Diklat ini dapat menjawab serta membekali tantangan yang akan dihadapi oleh P2UPD dalam melaksanakan tugas dilapangan nantinya.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 3 s.d 15 Juli 2017 ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari Inspektorat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi KalimantanBarat.

Rotate Images
Gallery Kegiatan Badan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat