BULETIN
ARTIKEL

Tuesday, 23 June, 2015
JADIKAN BULAN SUCI RAMADHAN SEBAGAI TARBIYAH UNTUK MEMBENTUK KARAKTER PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA

Monday, 8 December, 2014
MAKNA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI MASYARAKAT

Monday, 7 July, 2014
UPAYA DINI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN CONTROL SIFAT SESUNGGUHNYA MANUSIA

Monday, 9 March, 2015
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DIKLAT DENGAN PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN

Tuesday, 4 November, 2014
MEMOTIVASI KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DENGAN PESERTA DIKLAT

Tuesday, 14 October, 2014
MEMBANGUN IKLIM BELAJAR YANG KONDUSIF

Wednesday, 10 September, 2014
Meningkatkan Kualitas Pegawai Melalui Pelaksanaan Diklat

Friday, 1 August, 2014
KOMPETENSI WIDYAISWARA YANG EFEKTIF DALAM MELATIH PESERTA

Tuesday, 6 January, 2015
PELANGGARAN DAN KEJAHATAN

Wednesday, 7 January, 2015
POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN

Tuesday, 6 January, 2015
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBABSIS KINERJA

Tuesday, 2 December, 2014
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Friday, 5 December, 2014
PERANAN MOTIVASI DALAM BEKERJA

Monday, 1 December, 2014
PERUBAHAN POLA PIKIR DENGAN NLP

Monday, 1 December, 2014
Implementasi Tahap Taking Ownership (Breakthrough I) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV

Wednesday, 1 October, 2014
SERI PELAYANAN PUBLIK MENGENAL PELANGGAN

Wednesday, 1 October, 2014
MENCIPTAKAN AGEN PERUBAHAN

Wednesday, 1 October, 2014
BIROKRASI DALAM PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK

Thursday, 4 December, 2014
TRAINING NEED ASSESSMENT (TNA)

Wednesday, 1 October, 2014
MENGATASI HAMBATAN DALAM PERENCANAAN STRATEGIS KEDIKLATAN

Monday, 1 September, 2014
SIAPKAH PERAN TENAGA FARMASI DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS?

Tuesday, 1 July, 2014
KORUPTOR TELAH TERUNGKAP SATU PERSATU

Monday, 6 December, 2010
Berani Bermimpi Besar Sofian

Thursday, 2 December, 2010
Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Efektif

Thursday, 2 December, 2010
Profesionalisme dalam penelitian

PENGUNJUNG
Visitor Statistics
» 1 Online
» 3 Today
» 86 Week
» 422 Month
» 6294 Year
» 6294 Entirely
Record: 84 (04.07.2017)
SARAN


Isi Saran

WEB LINK

PEMBUKAAN DIKLAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL DAN DIKLAT PENYELESAIAN SENGKETA BARANG/JASA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAH

Pontianak, Senin, 2 Oktober 2017, kegiatan Diklat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual dan Diklat Penyelesaian Sengketa Barang/Jasa resmi dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Anggraito, MM.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM menyampaikan bahwa standar pengelolaan keuangan berbasis akrual ini, merupakan hal yang banyak diterapkan oleh negara-negara maju sebagai best practices, sehingga diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan. Bagi Pemerintah, penerapan pengelolaan keuangan berbasis akrual, tentunya sangat bermanfaat untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pengelolaan biaya pemerintah dan dapat meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan atau keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya sekedar informasi yang berbasis kas.

Kepala BPSDM menambahkan apabila Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki SDM yang semakin berkualitas dan profesional, ditambah penerapan sistem teknologi informasi yang semakin andal, pemerintah akan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke arah yang semakin baik, sehingga opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dipertahankan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. 

Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, Kepala BPSDM menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak selalu berjalan mulus, terkadang masih saja ditemukan adanya  sengketa yang terjadi antara Pemerintah yang diwakili Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang dan Jasa. Sengketa antara Pemerintah dan Penyedia Barang dan Jasa umumnya bisanya terjadi akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Beliau menekankan bahwa sudah bukan masanya lagi dalam melaksanakan pengadaan penyedia barang dan jasa pemerintah dilakukan  secara sembunyi-sembunyi, tidak transparan, yang dapat menimbulkan barbagai penafsiran dan hal-hal yang  merugikan pemerintah. Pemerintah  telah mengeluarkan berbagai  aturan  untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang harus dikuti sebagaimana muara utamanya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta  petunjuk teknis, sebagai penyempurnaan tehadap aturan-aturan sebelumnya. Dengan  telah ditetapkannya regulasi  melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa ini, telah menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa  secara transparan, akuntabel dan profesional, sehingga proses itu sendiri dilaksanakan lebih baik sekaligus diharapkan penggunaan keuangan negara berjalan lebih efisien, efektif dan tepat guna.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 2 s.d 6 Oktober 2017 ini diikuti oleh 30 peserta Diklat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual dan 30 peserta Diklat Penyelesaian Sengketa Barang/Jasa yang merupakan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Rotate Images
Gallery Kegiatan Badan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat