BULETIN
ARTIKEL

Tuesday, 23 June, 2015
JADIKAN BULAN SUCI RAMADHAN SEBAGAI TARBIYAH UNTUK MEMBENTUK KARAKTER PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA

Monday, 8 December, 2014
MAKNA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI MASYARAKAT

Monday, 7 July, 2014
UPAYA DINI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN CONTROL SIFAT SESUNGGUHNYA MANUSIA

Monday, 9 March, 2015
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DIKLAT DENGAN PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN

Tuesday, 4 November, 2014
MEMOTIVASI KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DENGAN PESERTA DIKLAT

Tuesday, 14 October, 2014
MEMBANGUN IKLIM BELAJAR YANG KONDUSIF

Wednesday, 10 September, 2014
Meningkatkan Kualitas Pegawai Melalui Pelaksanaan Diklat

Friday, 1 August, 2014
KOMPETENSI WIDYAISWARA YANG EFEKTIF DALAM MELATIH PESERTA

Tuesday, 6 January, 2015
PELANGGARAN DAN KEJAHATAN

Wednesday, 7 January, 2015
POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN

Tuesday, 6 January, 2015
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBABSIS KINERJA

Tuesday, 2 December, 2014
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Friday, 5 December, 2014
PERANAN MOTIVASI DALAM BEKERJA

Monday, 1 December, 2014
PERUBAHAN POLA PIKIR DENGAN NLP

Monday, 1 December, 2014
Implementasi Tahap Taking Ownership (Breakthrough I) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV

Wednesday, 1 October, 2014
SERI PELAYANAN PUBLIK MENGENAL PELANGGAN

Wednesday, 1 October, 2014
MENCIPTAKAN AGEN PERUBAHAN

Wednesday, 1 October, 2014
BIROKRASI DALAM PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK

Thursday, 4 December, 2014
TRAINING NEED ASSESSMENT (TNA)

Wednesday, 1 October, 2014
MENGATASI HAMBATAN DALAM PERENCANAAN STRATEGIS KEDIKLATAN

Monday, 1 September, 2014
SIAPKAH PERAN TENAGA FARMASI DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS?

Tuesday, 1 July, 2014
KORUPTOR TELAH TERUNGKAP SATU PERSATU

Monday, 6 December, 2010
Berani Bermimpi Besar Sofian

Thursday, 2 December, 2010
Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Efektif

Thursday, 2 December, 2010
Profesionalisme dalam penelitian

PENGUNJUNG
Visitor Statistics
» 1 Online
» 6 Today
» 278 Week
» 723 Month
» 2171 Year
» 2171 Entirely
Record: 82 (22.05.2017)
SARAN


Isi Saran

WEB LINK

SEJARAH
 

Pada awal penugasan pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan, Pendidikan dan Latihan merupakan suatu lembaga yang pembentukan pertama dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 135 Tahun 1990 tanggal 26 Maret 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan keberadaan Pendidikan dan Latihan dalam jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam peningkatan komoditas Sumber daya aparatur sangat penting peranannya, maka dibentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dalam upaya mendukung fungsi sentral pada masing-masing Departemen dan Lembaga, maka Departemen Dalam Negeri mengambil kebijakan dengan pembentukan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dari tingkat pusat sampai dengan Daerah Tingkat II. Tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 19 Tahun 1992 menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Tingkat I.
 

Perkembangan selanjutnya bahwa Pendidikan dan Pelatihan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mempersiapkan sumber daya aparatur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan Peraturan Dareah Nomor 01 Tahun 2001 ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 175 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat.
 

Perkembangan eksistensi Badan Diklat Provinsi Kalbar selanjutnya dengan memperoleh akreditasi berdasarkan surat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 495/I/13/14/2004 tanggal 16 juni 2004 tentang Akreditasi Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat di Bidang Pendidikan dan Pelatihan jabatan structural yaitu terdiri dari Diklat Prajabatan golongan I, II dan III serta Diklat Kepemimpinan tingkat IV dan Diklat Kepemimpinan tingkat III.
 

Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Barat merupakan lembaga perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi provinsi di dalam bidang pendidikan dan pelatihan aparatur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan ditindak lanjuti oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 126 Tahun 2005 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Barat junto Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 751 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 126 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Barat.


Dengan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali merestrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 64 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat.


Selanjutnya, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali merestrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

Rotate Images
Gallery Kegiatan Badan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat