BULETIN
ARTIKEL

Tuesday, 23 June, 2015
JADIKAN BULAN SUCI RAMADHAN SEBAGAI TARBIYAH UNTUK MEMBENTUK KARAKTER PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA

Monday, 8 December, 2014
MAKNA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI MASYARAKAT

Monday, 7 July, 2014
UPAYA DINI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN CONTROL SIFAT SESUNGGUHNYA MANUSIA

Monday, 9 March, 2015
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DIKLAT DENGAN PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN

Tuesday, 4 November, 2014
MEMOTIVASI KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DENGAN PESERTA DIKLAT

Tuesday, 14 October, 2014
MEMBANGUN IKLIM BELAJAR YANG KONDUSIF

Wednesday, 10 September, 2014
Meningkatkan Kualitas Pegawai Melalui Pelaksanaan Diklat

Friday, 1 August, 2014
KOMPETENSI WIDYAISWARA YANG EFEKTIF DALAM MELATIH PESERTA

Tuesday, 6 January, 2015
PELANGGARAN DAN KEJAHATAN

Wednesday, 7 January, 2015
POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN

Tuesday, 6 January, 2015
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBABSIS KINERJA

Tuesday, 2 December, 2014
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Friday, 5 December, 2014
PERANAN MOTIVASI DALAM BEKERJA

Monday, 1 December, 2014
PERUBAHAN POLA PIKIR DENGAN NLP

Monday, 1 December, 2014
Implementasi Tahap Taking Ownership (Breakthrough I) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV

Wednesday, 1 October, 2014
SERI PELAYANAN PUBLIK MENGENAL PELANGGAN

Wednesday, 1 October, 2014
MENCIPTAKAN AGEN PERUBAHAN

Wednesday, 1 October, 2014
BIROKRASI DALAM PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK

Thursday, 4 December, 2014
TRAINING NEED ASSESSMENT (TNA)

Wednesday, 1 October, 2014
MENGATASI HAMBATAN DALAM PERENCANAAN STRATEGIS KEDIKLATAN

Monday, 1 September, 2014
SIAPKAH PERAN TENAGA FARMASI DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS?

Tuesday, 1 July, 2014
KORUPTOR TELAH TERUNGKAP SATU PERSATU

Monday, 6 December, 2010
Berani Bermimpi Besar Sofian

Thursday, 2 December, 2010
Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Efektif

Thursday, 2 December, 2010
Profesionalisme dalam penelitian

PENGUNJUNG
Visitor Statistics
» 1 Online
» 7 Today
» 279 Week
» 724 Month
» 2172 Year
» 2172 Entirely
Record: 82 (22.05.2017)
SARAN


Isi Saran

WEB LINK

KEDUDUKAN

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi melakukan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah dengan memperhatikan kebutuhan riil berdasarkan jumlah jiwa, wilayah, dan jumlah APBD sehingga Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalbar berkedudukan sebagai Perangkat Daerah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BPSDM Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tersebut, Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
  a. Sekretaris Badan
  b. Kepala Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset
  c. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
3. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, terdiri dari :
  a. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan
  b. Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi
  c. Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan
  d. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama
4.
Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri dari :
  a. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
  b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi
  c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi
  d. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang
5. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri dari:
  a. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
  b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi
  c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional
  d. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan
7. UPT
8. Kelompok Jabatan Fungsional

 

Rotate Images
Gallery Kegiatan Badan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat