BULETIN
ARTIKEL

Tuesday, 23 June, 2015
JADIKAN BULAN SUCI RAMADHAN SEBAGAI TARBIYAH UNTUK MEMBENTUK KARAKTER PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA

Monday, 8 December, 2014
MAKNA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI MASYARAKAT

Monday, 7 July, 2014
UPAYA DINI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN CONTROL SIFAT SESUNGGUHNYA MANUSIA

Monday, 9 March, 2015
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DIKLAT DENGAN PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN

Tuesday, 4 November, 2014
MEMOTIVASI KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DENGAN PESERTA DIKLAT

Tuesday, 14 October, 2014
MEMBANGUN IKLIM BELAJAR YANG KONDUSIF

Wednesday, 10 September, 2014
Meningkatkan Kualitas Pegawai Melalui Pelaksanaan Diklat

Friday, 1 August, 2014
KOMPETENSI WIDYAISWARA YANG EFEKTIF DALAM MELATIH PESERTA

Tuesday, 6 January, 2015
PELANGGARAN DAN KEJAHATAN

Wednesday, 7 January, 2015
POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN

Tuesday, 6 January, 2015
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBABSIS KINERJA

Tuesday, 2 December, 2014
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Friday, 5 December, 2014
PERANAN MOTIVASI DALAM BEKERJA

Monday, 1 December, 2014
PERUBAHAN POLA PIKIR DENGAN NLP

Monday, 1 December, 2014
Implementasi Tahap Taking Ownership (Breakthrough I) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV

Wednesday, 1 October, 2014
SERI PELAYANAN PUBLIK MENGENAL PELANGGAN

Wednesday, 1 October, 2014
MENCIPTAKAN AGEN PERUBAHAN

Wednesday, 1 October, 2014
BIROKRASI DALAM PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK

Thursday, 4 December, 2014
TRAINING NEED ASSESSMENT (TNA)

Wednesday, 1 October, 2014
MENGATASI HAMBATAN DALAM PERENCANAAN STRATEGIS KEDIKLATAN

Monday, 1 September, 2014
SIAPKAH PERAN TENAGA FARMASI DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS?

Tuesday, 1 July, 2014
KORUPTOR TELAH TERUNGKAP SATU PERSATU

Monday, 6 December, 2010
Berani Bermimpi Besar Sofian

Thursday, 2 December, 2010
Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Efektif

Thursday, 2 December, 2010
Profesionalisme dalam penelitian

PENGUNJUNG
Visitor Statistics
» 1 Online
» 7 Today
» 279 Week
» 724 Month
» 2172 Year
» 2172 Entirely
Record: 82 (22.05.2017)
SARAN


Isi Saran

WEB LINK

Tugas Pokok dan Fungsi

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalbar mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih spesifikasi lagi, tugas pokok Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Kepala Badan
  Mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan badan di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat
  Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian dan umum serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan
  Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerjasama serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan.
4. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
  Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi umum dan pilihan jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi, dan pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang pengembangan kompetensi teknis.
5. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
  Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.
   
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di atas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2016, memiliki fungsi:
   
1. Perumusan program kerja di bidang pengembangan sumber daya manusia;
2. Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
5. Penyelenggaraan kegiatan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan;
   
Dalam hal pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara administratif.
   
   
   
Rotate Images
Gallery Kegiatan Badan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat