BULETIN
ARTIKEL

Tuesday, 23 June, 2015
JADIKAN BULAN SUCI RAMADHAN SEBAGAI TARBIYAH UNTUK MEMBENTUK KARAKTER PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA

Monday, 8 December, 2014
MAKNA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI MASYARAKAT

Monday, 7 July, 2014
UPAYA DINI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN CONTROL SIFAT SESUNGGUHNYA MANUSIA

Monday, 9 March, 2015
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DIKLAT DENGAN PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN

Tuesday, 4 November, 2014
MEMOTIVASI KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DENGAN PESERTA DIKLAT

Tuesday, 14 October, 2014
MEMBANGUN IKLIM BELAJAR YANG KONDUSIF

Wednesday, 10 September, 2014
Meningkatkan Kualitas Pegawai Melalui Pelaksanaan Diklat

Friday, 1 August, 2014
KOMPETENSI WIDYAISWARA YANG EFEKTIF DALAM MELATIH PESERTA

Tuesday, 6 January, 2015
PELANGGARAN DAN KEJAHATAN

Wednesday, 7 January, 2015
POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN

Tuesday, 6 January, 2015
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBABSIS KINERJA

Tuesday, 2 December, 2014
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Friday, 5 December, 2014
PERANAN MOTIVASI DALAM BEKERJA

Monday, 1 December, 2014
PERUBAHAN POLA PIKIR DENGAN NLP

Monday, 1 December, 2014
Implementasi Tahap Taking Ownership (Breakthrough I) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV

Wednesday, 1 October, 2014
SERI PELAYANAN PUBLIK MENGENAL PELANGGAN

Wednesday, 1 October, 2014
MENCIPTAKAN AGEN PERUBAHAN

Wednesday, 1 October, 2014
BIROKRASI DALAM PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK

Thursday, 4 December, 2014
TRAINING NEED ASSESSMENT (TNA)

Wednesday, 1 October, 2014
MENGATASI HAMBATAN DALAM PERENCANAAN STRATEGIS KEDIKLATAN

Monday, 1 September, 2014
SIAPKAH PERAN TENAGA FARMASI DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS?

Tuesday, 1 July, 2014
KORUPTOR TELAH TERUNGKAP SATU PERSATU

Monday, 6 December, 2010
Berani Bermimpi Besar Sofian

Thursday, 2 December, 2010
Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Efektif

Thursday, 2 December, 2010
Profesionalisme dalam penelitian

PENGUNJUNG
Visitor Statistics
» 1 Online
» 20 Today
» 97 Week
» 466 Month
» 670 Year
» 670 Entirely
Record: 73 (17.03.2017)
SARAN


Isi Saran

WEB LINK

Tugas Pokok dan Fungsi

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 64 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat, Badan Diklat Provinsi Kalbar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pendidikan dan pelatihan, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih spesifikasi lagi, tugas pokok Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Kepala Badan
  Mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan Diklat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretariat
  Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan dan asset
3. Bidang Pengembangan Kediklatan dan Widyaiswara
  Mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan kediklatan dan widyaiswara.
4. Bidang Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan
  Mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Diklat Kepemimpinan serta Diklat Prajabatan.
5. Bidang Diklat Teknis Fungsional
  Mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.
6. Bidang Diklat Kader dan Manajemen Pemerintahan
  Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang diklat kader dan diklat manajemen pemerintahan.
   
Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 64 Tahun 2008, memiliki fungsi:
   
1. Penetapan program kerja di bidang Diklat sebagai bahan pelaksanaan tugas;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Diklat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang Diklat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pengendalian kegiatan di bidang Diklat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Diklat;
6. Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang Diklat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan kebijakan di bidang Diklat;
8. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Diklat berdasarkan program kerja yang ditetapkan;
9. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, dan tugas lainnya di bidang Diklat yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   
   
Dalam hal pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara administratif.
   
   
   
Rotate Images
Gallery Kegiatan Badan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat