Penegakan Hukum Protokol kesehatan di Kalbar

Penegakan Hukum Protokol kesehatan di Kalbar

Gubernur Kalbar telah mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Kalbar. Di mana peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalbar nomor 110 tahun 2020 yang ditetapkan, Senin (24/8/2020).

 

Peraturan tersebut ditujukan bagi semua pihak, baik perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat fasilitas umum, ASN, Tenaga Kontrak dan sebagainya. Bagi para pelanggar, maka akan dikenai berbagai macam sanksi, kepada prorangan sanksi mulai dari teguran lisan dan tertulis, kerja sosial selama 15 menit, denda administrasi sebesar Rp. 200.000,- dan isolasi Karantina hingga keluarnya hasil swab PCR. Kemudian, bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat fasilitas umum yang melanggar, maka dapat dikenai sanksi teguran lisan dan tertulis, denda administrasi sebesar Rp.1.000.000,- penghentian sementara operasional usaha, pencabutan izin usaha.Dan bila terdapat kluster keterjangkitan Covid-19 dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka biaya pengobatan ditanggung penyelenggara atau penanggung jawab.

 

Atas keluarnya Peraturan Gubernur Kalbar tersebut, Kapolresta Pontianak Kombespol Komarudin menghimbau kepada seluruh warga dan pelaku usaha di Kota Pontianak untuk bersama–sama menerapkan protokol kesehatan yang telah di tetapkan pemerintah dalam rangka penanggulangan Covid 19. Setelah adanya Pergub tersebut, maka pihaknya akan mempedomani Pergub tersebut sebagai penegakan disiplin protokol kesehatan di Pontianak. Oleh sebab itu, pihaknya bersama instansi lain yang tergabung dalam Satgas Covid-19 di Pontianak akan terus menegakkan peraturan dalam rangka mencegah Covid-19 di Kota Pontianak.

Copyright © 2020 BPSDM Prov. Kalbar